TIMES SINGARAJA, JAKARTA – Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan tegas menolak segala bentuk intervensi asing, menyatakan Amerika Serikat tidak akan berhasil memaksakan hegemoni atau model dominasi kolonial terhadap kedaulatan negaranya. Pernyataan ini disampaikan di tengah memanasnya hubungan bilateral yang dipicu oleh isu keamanan dan penguasaan sumber daya alam.

Dalam pertemuan bersama para wakil presiden pada Sabtu (27/12/2025), Maduro menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah AS. “Tak mungkin para pengambil keputusan di AS menciptakan realitas semu dan memaksakan model dominasi kolonial dan perbudakan pada Venezuela untuk mencuri sumber daya alamnya,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa Venezuela memiliki kemampuan penuh untuk menentukan jalan pembangunannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Maduro juga mengklaim bahwa dukungan yang diberikan Washington kepada figur-figur oposisi, seperti Leopoldo Lopez, Juan Guaido, dan Maria Corina Machado, tidak membuahkan hasil yang diharapkan. "Mereka takkan pernah merebut tanah air ini," ujarnya, sambil menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus maju bersama rakyat Venezuela.

"Pesan kami adalah pesan perdamaian, cinta, dan saling pengertian," tambah Maduro.

Langkah-langkah AS di kawasan menjadi sumber ketegangan utama. Pemerintah AS seringkali membenarkan penempatan kekuatan militernya di perairan Karibia dengan dalih memerangi perdagangan narkoba lintas negara. Eskalasi terjadi ketika Presiden Donald Trump, sejak awal September, mengizinkan pasukan AS untuk menyerang kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba di dekat perairan Venezuela. Pada November lalu, Trump juga menyinyalir bahwa masa kepemimpinan Maduro hampir berakhir, meski menegaskan AS tidak berniat untuk berperang.

Venezuela menanggapi kebijakan tersebut sebagai suatu provokasi serius. Pemerintah Caracas menilai tindakan AS berpotensi mengganggu stabilitas regional dan secara terang-terangan melanggar kesepakatan internasional yang menetapkan kawasan Karibia sebagai wilayah bebas militer dan nuklir. Sikap ini memperlihatkan jurang pandangan yang dalam antara kedua negara mengenai kedaulatan, keamanan, dan tata kelola sumber daya di kawasan. (*)