TIMES SINGARAJA, MALANG – Delegasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) melakukan perjalanan ke Filipina pada 25-29 Agustus 2025 lalu. Banyak hal yang diperoleh salah satunya potensi kerjasama yang bisa dilakukan dengan kampus di Filipina.

Potensi kerjasama pertama dilakukan FISIP UB dengan College of Social Sciences and Philosophy (CSSP), University of The Philippines (UP) Diliman. 

Pertemuan yang dilaksanakan pada akhir Agustus ini dihadiri oleh pimpinan dan dosen dari kedua institusi untuk membahas peluang kerja sama akademik di masa depan.

Dari pihak CSSP, hadir Aries A. Arugay (Professor and Chairperson), Jan Robert R. Go (Associate Professor), serta Rogelio Alicor L. Panao (Associate Professor). 

Sementara itu, FISIP UB diwakili oleh Dr. Anggun Trisnanto Hari Susilo, S.IP., M.Idea selaku Ketua Departemen Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional (PPHI), Restu Karlina Rahayu, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta dosen FISIP UB yakni Dr. George Towar Ikbal Tawakkal, Tia Subekti, M.A., dan Andi Setiawan, M.A.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis. Antara lain mekanisme penyusunan dokumen kerja sama, program pertukaran pelajar, pelaksanaan lokakarya serta penulisan artikel bersama dan guest lecture yang melibatkan dosen dari kedua universitas.

Diskusi berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Pihak CSSP menyampaikan ketertarikan besar terhadap berbagai peluang kerja sama yang ditawarkan. "Kami berharap bisa berkunjung ke FISIP Universitas Brawijaya pada kesempatan mendatang," ungkap Arugay dalam bahasa Inggris (26/8/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi akademik internasional antara FISIP UB dan CSSP UP Diliman, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Bahas Kerjasama dengan NCPAG University of the Philippines Diliman

Delegasi dari FISIP UB juga bertemu dan NCPAG University of the Philippines Diliman. Pertemuan ini untuk membahas berbagai peluang kerja sama akademik dan pengembangan institusi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan FISIP UB antara lain Ketua Departemen Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional (PPHI) Dr. Anggun Trisnanto Hari Susilo, S.IP., MIDEA.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Restu Karlina Rahayu, Ph.D. dan dosen Ilmu Pemerintahan UB Dr. George Towar Ikbal Tawakkal, serta Tia Subekti, M.A., Andi Setiawan, M.A.  juga hadir dalam acara tersebut.Dari pihak NCPAG hadir Dekan NCPAG Dr. Kristoffer B. Berse dan Sekretaris Fakultas Dr. Erwin A. Alampay.

Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak membahas beberapa topik strategis. Diantaranya mekanisme penyusunan dokumen kerja sama, peluang magang internasional, dan program pertukaran pelajar.

Lokakarya dan penulisan artikel bersama serta rencana penyelenggaraan konferensi di Universitas Brawijaya juga tidak luput menjadi topik pembahasan.

Dalam kesemoatan tersebut dipaparkan mekanisme program pertukaran mahasiswa yang akan diawali dengan pembahasan mata kuliah yang ditawarkan oleh kedua institusi.

Mereka juga membahas peluang kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan oleh mahasiswa University of the Philippines Diliman di Indonesia, termasuk di desa-desa sekitar Kabupaten Malang.

Pihak NCPAG menyambut antusias berbagai tawaran kerja sama ini dan berharap akan terjalin banyak program kolaborasi konkret di masa mendatang antara FISIP UB dan NCPAG UP Diliman.

Jadi Pemateri Kuliah Tamu di University of The Philippines Diliman

University of The Philippines Diliman juga mengundang Ketua Departemen Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Dr. Anggun Trisnanto Hari Susilo S.IP., M.IDEA menjadi pemateri pada kuliah tamu.

Dalam agenda yang diselenggarakan oleh National College of Public Administration and Governance (NCPAG) Dr. Anggun menyampaikan materi kuliah umum berjudul The Close of USAID: Opportunities, Challenges, and Implications of Policy Reforms in Indonesia.

Dalam pemaparannya, Anggun menjelaskan sejumlah poin penting terkait dinamika bantuan luar negeri, khususnya USAID di Indonesia. Menurutnya, bantuan luar negeri cenderung lebih ditujukan untuk mengakomodasi hubungan bilateral daripada menghasilkan transformasi kebijakan yang signifikan.

"Selain itu, sektor teknis seperti kesehatan dan pendidikan lebih diprioritaskan oleh donor dibandingkan tata kelola, pendidikan, dan ekonomi," ungkap Anggun, Rabu (27/8/2025).

Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah yang memandang bantuan sebagai pendorong kebijakan. Ketika bantuan berakhir, pemerintah daerah tetap mempertahankan dan mengklaim hasil program tersebut.

"Penutupan USAID turut memicu peningkatan pengangguran, terutama di kalangan konsultan dan petugas lapangan," tambahnya.

Kuliah tamu yang dihadiri delegasi FISIP UB tersebut menjadi ajang pertukaran pemikiran antara akademisi Indonesia dan Filipina, sekaligus memperkuat kerja sama akademik antara PPHI UB dan NCPAG University of The Philippines Diliman. (*)