TIMES SINGARAJA, PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah terus mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur untuk menyongsong kedatangan sekitar 4.100 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perpindahan ini akan dilaksanakan secara bertahap ke wilayah yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

“IKN siap menyambut 4.100 orang ASN bertugas di IKN,” ungkap Kepala IKN Basuki Hadimuljono mengenai perkembangan terkini di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (29/9/2025).

Dasar hukum untuk percepatan ini dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Berdasarkan regulasi tersebut, dijelaskan bahwa target awal adalah pemindahan 1.700 hingga 4.100 orang ASN, dengan proyeksi jumlah yang ditempatkan akan meningkat menjadi 9.500 orang pada tahun 2029.

Perpres ini juga menegaskan komitmen untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Dukungan utama untuk target ini adalah pemindahan ASN beserta penyiapan infrastruktur pendukung yang memadai. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor mengenai kelanjutan pembangunan IKN.

“Pepres mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN,” tambahnya.

(FOTO: ikn.go.id) 

Pada fase pertama pembangunan IKN (2022-2024), sejumlah infrastruktur pokok telah berhasil diselesaikan. Beberapa di antaranya adalah Istana Garuda, perkantoran pemerintah, kompleks perumahan untuk ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, dan Bandara Nusantara. Pembangunan ini juga didukung oleh investasi dari pihak swasta.

Fase pertama ini sekaligus memperkenalkan standar konstruksi modern, yaitu Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Seluruh operasionalnya ditunjang oleh pusat kendali terintegrasi (command center) yang memanfaatkan teknologi mutakhir. Pusat kendali ini mengintegrasikan kamera CCTV, drone, dan konsep Internet of Things (IoT) untuk memantau perkembangan pembangunan secara real-time.

Untuk fase kedua (2025-2028), fokus akan dialihkan pada proses pemindahan ASN, pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif, serta pengembangan infrastruktur konektivitas dan ruang terbuka hijau. Penataan Kawasan Sepaku dan investasi di sektor pendidikan juga menjadi prioritas.

Guna mendukung proses pemindahan ASN, hingga September 2025 telah tersedia 44 menara hunian yang siap ditempati. Saat ini, tiga menara lagi dalam tahap penyelesaian dan empat menara baru lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pada intinya, pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan sebuah transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, kolaboratif, dan berdaya saing global, demikian Basuki Hadimuljono. (*)