TIMES SINGARAJA, SURABAYA – Gubernur Jatim (Jawa Timur) Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menambah kapal untuk beroperasi di lintas Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.

Surat permohonan resmi telah dikirimkan menyusul terjadinya peristiwa antrean panjang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi selama beberapa waktu terakhir.

Menanggapi permintaan gubernur untuk menambah kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk guna mengatasi kemacetan tersebut, DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyarankan perlunya dilakukan kajian yang lebih mendalam.

"Analisis menunjukkan bahwa masalah kemacetan bukan disebabkan oleh kurangnya kapal, tetapi oleh keterbatasan infrastruktur dermaga," ungkap Ketua Bidang Tarif dan Usaha Gapasdap, Ir. Rahmatika, M.Sc di Surabaya, Minggu (27/7/2025).

Rahmatika menjelaskan, secara faktual, dari 56 kapal yang memiliki izin, hanya 28 kapal yang dapat beroperasi setiap hari di tujuh dermaga yang ada.

"Artinya, 50 persen armada kapal saat ini tidak dapat beroperasi, dan harus menunggu giliran sehingga kapal-kapal tersebut tidak bisa digunakan untuk mengoptimalkan kapasitas muat," tegas Rahmat.

Oleh karena itu, lanjut Anggota MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) ini, solusi yang lebih strategis adalah menambah 2-3 pasang dermaga baru.

Pembangunan ini akan memungkinkan sekitar 12 kapal yang ada, yang saat ini tidak beroperasi untuk bisa aktif beroperasi setiap hari.

"Dengan demikian, kapasitas angkut penyeberangan dapat meningkat hampir 50% dengan mengoptimalkan kapal yang sudah ada, bukan dengan menambah kapal baru yang jika ditambahkan juga akan ikut antri operasi karena kurangnya jumlah dermaga," ucapnya.

Sementara itu diketahui, surat Gubernur Jatim Khofifah kepada Menteri Perhubungan sudah ditandatangani pada Sabtu (26/7/2025) kemarin.

"Ibu Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk," ujar Kepalad Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, Minggu (27/7/2025).

Surat resmi baru akan dikirimkan pada Senin (28/7/2025) besok. Namun, Dishub Jatim juga telah berkirim surat kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp.

Selain meminta penambahan kapal, dikatakan Nyono, Gubernur Jatim juga meminta Kemenhub  untuk mengaktifkan Pelabuhan Jangkar Situbondo untuk mengurai kepadatan aktivitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Banyuwangi. (*)